Program Rumah DP 0% Banyak dapat Kritikan


Macroberita.com, Jakarta - Program rumah dengan uang muka (down payment / DP) nol persen yang diberikan oleh pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan - Sandiaga Salahuddin Uno banyak mendapat kritikan. Menepis hal tersebut, Anies mengatakan jika program ini guna untuk menyejahterakan warga Jakarta.

"Jadi ini program untuk warga bisa sejahtera dengan mereka bisa memiliki rumah, kemudian ini akan kita buat sebagai terobosan. Masa untuk motor, mobil kemudahannya luar biasa, tetapi kenapa rumah enggak bisa," ujar Anies di Posko Anies-Sandi Jalan Cicurug No 6, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (24/2/2017).

"Enggak lah, mari kita miliki (rumah). Aturannya mungkin, ada legal opinion-nya. Ini serius, bukan main-main. Jangan cuma bisa panik kalau lawan ada terobosan, tawarkan yang lebih baik. Masa cuma kritikan dan komentar bisanya? Tawarin dong yang lebih baik," sambungnya.

Warga dinilai Anies sangat mudah untuk mencicil barang yang harganya turun. Namun hal tersebut tidak terjadi dengan barang yang harganya naik seperti rumah.

"Untuk barang (rumah) uang nilainya naik enggak dicari terobosannya. Sebagai gubernur seharusnya mencari solusi, bukan hanya mengatakan itu enggak bisa. Kenyataan di lapangan banyak warga Indonesia, tidak hanya warga Jakarta, kesulitan memiliki rumah karena mekanisme pembiayaannya. Itu ada aturannya," ujarnya.

Anies sendiri mengaku akan menyiapkan perangkat aturan dari program tersebut. Hal ini agar pihaknya dapat berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah.

"Dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Sandang, pangan dan papan itu hak paling dasar, kok boleh kita mikirin pangan, sandang tapi papannya? 'Sudahlah nyewa aja kalian'. Tega gitu loh bilang nyewa aja," tegas  Anies.

Program tersebut dikatakan Anies telah mendapat respons asli positif dari perbankan. Program rumah dengan DP nol persen tersebut juga banyak dilakukan di berbagai negara lainnya. Memudahkan warga memiliki rumah dengan mudah, dikatakan Anies,Semua tergantung pada pemerintahnya.

"Jangan untuk pembangunan rumah mewah dimudahkan, pembangunan rakyat biasa aturannya susah. Jangan untuk gusur enggak lihat peraturan, kalah di PTUN. Tapi untuk membangun rumah rakyat lihat aturan dan bilang enggak bisa," pungkasnya.

Anies Baswedan juga menilai banyak aktifitas kampanye hitam yang memutarbalikkan fakta akan poker yang diusungnya. Isu miring tersebut disampaikan secara masif untuk memunculkan pandangan negatif dari program Anies-Sandi.

BACA JUGA : Sri Mulyani : Di 2018 Saya Pastikan Tak Ada Yang Bisa Kabur Dari Pajak

Sri Mulyani : Di 2018 Saya Pastikan Tak Ada Yang Bisa Kabur Dari Pajak


Macroberita, Jakarta - Seiring berjalannya keinginan pemerintah untuk mengimplementasikan pertukaran informasi otomatis (automatic exchange of information/AEOI) di bidang jasa keuangan untuk kebutuhan perpajakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bisa meyakinkan, masyarakat tidak bisa menyembunyikan secuil data kekayaannya untuk menhindari pajak, meskipun harta tersebut terletak di luar negeri.

Sri Mulyani mengatakan, Indonesia akan mengimplementasikan AEOI pada September 2018. Di mana, bagi siapapun yang menempatkan harta kekayaanya di sistem keuangan akan menjadi subjek.

"Jadi tidak ada dalam hal ini ada satu tempat di negara-negara di sekitar kita baik Eropa, di Amerika mereka mengatakan 'buka rekening di sini dan data kami tidak akan dibagikan' karena negara itu juga masuk automatic exchange of Information," kata Sri Mulyani di Komplek Istana, Jakarta, Jumat (24/2/2017).

Sebelum mengimplementasikan, pemerintah akan terus menguatkan aturan perundangan asli yang akan menjadi sandaran hukum implementasi pertukaran informasi otomatis.

"Indonesia akan terus melakukan persiapan untuk bisa memenuhi berbagai peraturan-peraturan yang diharuskan untuk dipenuhi agar kita bisa mendapatkan manfaat dari Automatic Exchange of Information," jelasnya.

Sri Mulyani mengatakan, persiapan sandaran  hukum menjadi kesepakatan global atau konmitmen dari 101 negara yang ingin menerapkan AEOI. Tujuannya, agar negara-negara yang terlibat dapat memberikan informasi mengenai perpajakan. Sehingga, kecil kemungkinan dari wajib pajak (WP) untuk menghindari perpajakan di satu negara.

Bahkan, Sri Mulyani telah melaporkan pada sidang kabinet mengenai perundang-undangan yang dibutuhkan pemerintah mengenai keterbukaan informasi ini. Menurut dia, kendala masih ada pada beberapa payung hukum, seperti UU Perbankan, Perbankan Syariah maupun Capital Market yang memang terdapat pasal mengenai kerahasiaan nasabah.

"Oleh karena itu kita akan mengupayakan berbagai cara untuk memasukkan berbagai pasal di UU KUP agar akses informasi untuk urusan perpokeran itu bisa diperkuat sehingga kita bisa memenuhi aturan Automatic Exchange of Information," jelasnya.

Saat ini, Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) sudah masuk kedalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Namun, Sri Mulyani belum dapat memastikan untuk aturan-aturan lainnya yang dapat menunjang implementasi AEOI.

BACA JUGA : Manny Pacquiao Naik Ring Diumumkan Minggu Depan

Manny Pacquiao Naik Ring Akan Diumumkan Minggu Depan


Macroberita.com, Los Angeles - Kabar terkait penampilan ikon tinju Filipina, Manny Pacquiao berikutnya terus menjadi perbincangan liar. Beberapa kabar baru - baru ini semakin berembus kencang, salah satunya adalah seperti yang banyak diberitakan media - media Inggris bahwa Pacquiao telah menjalin kesepakatan untuk bertarung dengan bintang tinju muda asal Inggris berdarah Pakistan, Amir Khan.

Padahal, beberapa bulan sebelumnya, juga sudah beredar luas kabar jika petinju belum terkalahkan asal Australia, Jeff Horn akan menjadi lawan Pacquiao berikutnya, dan pertarungan akan dilangsungkan di Brisbane, Australia.

Namun, sekitar dua minggu lalu, hal tersebut sempat diklarifikasi oleh penasihat Pacquiao, Michael Koncz, uang menyebutkan jika juara kelas welter versi WBO sudah menjalin kerjasama dengan dewan pariwisata Uni Emirat Arab untuk tampil di negara timur tengah tersebut.

Seakan ingin memperjelas semuanya, Koncz, Selasa (21/2) waktu setempat, menegaskan jika kepastian asli duel dengan Jeff Horn akan dikonfirmasikan pada minggu depan. "Semoga pertengahan pekan depan kami memiliki keputusan final untuk segala sesuatunya," tegas Koncz kepada Macroberita.com.

Masih menurut Koncz, laga versus petinju asal Negeri Kanguru itu hanyalah salah satu dari sejumlah pilihan lain untuk pertarungan berikutnya. "Setelah kami sudah mengonfirmasi 100 poker tempat dan arena, serta siapa lawannya, kami akan segera membuat pengumuman," jelasnya.

Sementara itu, peluang pertarungan melawan Khan tampaknya semakin menipis, setelah promotor Pacquiao, Bob Arum dari Top Rank membantah seluruh laporan media Inggris. "Itu kabar omong kosong," cetus Arum kepada Macroberita.

"Manny hanya fokus untuk melawan Horn. Karena dia sudah mendapatkan penawaran fantastis untuk bertarung di Dubai atau Abu Dhabi," jelas Arum.

BACA JUGA : Pengamanan Gedung DPR di Perketat Aksi Massa 212

Pengamanan Gedung DPR di Perketat Aksi Massa 212

Pengamanan Gedung DPR di Perketat Aksi Massa 212
Wakil Kepala Polda Metro Jaya Brigjen Suntana meminta koordinator lapangan aksi 212 atau Rabu (21/2/2017) besok untuk menertibkan massa yang melakukan aksi provokatif.

Suntana mengatakan, jika koordinator tak bisa mengamankan aksi, polisi akan menindak sesuai aturan yang berlaku.

"Ada langkah-langkah persuasif. Tadi kami sampaikan dan sudah ketemu. Besok kalau ada kaya gitu, korlapnya kita panggil tolong diamankan. Selama korlapnya mengamankan tidak apa-apa. Tapi kalau tidak bisa, (kami) mengamankan sesuai dengan SOP dan berkoordinasi dengan mereka," kata Suntana di Mapolda Metro Jaya, Senin (20/2/2017).

Suntana mengatakan, saat ini polisi akan berkoordinasi dengan pihak DPR terkait penyampaian aspirasi massa. Selain berorasi di depan Kompleks Parlemen, Senayan, perwakilan massa juga akan menemui pimpinan DPR.

"Kami akan koordinasi komisi berapa yang menerima dan kami masukan beberapa lima atau 15 tergantung teman DPR yang akan asli menerima. Tentu saja jumlahnya dibatasi karena ruangan sana terbatas," ujarnya.

Suntana enggan menyebutkan jumlah personel maupun anggaran pengamanan polisi. Ia hanya mengimbau massa tidak memprovokasi atau terprovokasi, apalagi sampai melakukan tindak anarkis seperti menduduki DPR.

"Sesuai komit mereka kan ini kan aksi damai dan tidak melakukan itu (menduduki). Kami doakan aja karena masyarakat umum melihat dan meminta aksi ini damai. Poker hanya melayani mereka agar damai," ujar Suntana.

Aksi yang rencananya akan dihadiri ribuan orang dari berbagai penjuru Pulau Jawa ini hanya diperbolehkan hingga pukul 18.00. Inisiator dan penanggungjawab aksi adalah Front Umat Islam (FUI).(sumber/Huang)

BACA JUGA : Parmusi Kami Menggugat Presiden Jokowi PTUN soal status Gubernur Ahok

Parmusi: Kami Menggugat Presiden Jokowi ke PTUN soal Status Gubernur Ahok


Jakarta - Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Usamah Hisyam mengaku telah menggugat Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tadi siang. Parmusi menuntut agar Jokowi menghentikan sementara Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Pukul sebelas tadi saya dan Sekjen poker bersama pengurus harian Parmusi datang ke PTUN di Jakarta Timur untuk melaporkan Jokowi. Kami sampaikan gugatan agar segera melaksanakan Undang-Undang Pemerintahan Daerah," jelas Hisyam di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/2/2017).

Hisyam menilai pemerintah tidak perlu menunggu fatwa Mahkamah Agung mengenai status Ahok. Alasannya, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah mengatur jelas.

"Kan Seharusnya tidak perlu lagi minta uang pertimbangan MA dan yang lainnya karena Ahok (Basuki-Red) itu sudah terdakwa. Kemarin juga MA sudah mengatakan tidak akan mengeluarkan fatwa. Karena mengeluarkan fatwa itu diperlukan kajian mendalam," terangnya.

Hisyam mempertanyakan alasan pengangkatan Ahok sebagai gubernur. Alasannya, gubernur di daerah lain aslinya dinonaktifkan saat berstatus sebagai terdakwa ini sungguh tidak adil.

"Tegakkan Keaslian konstitusi dan keadilan. Mengapa gubernur wilayah lain, begitu statusnya terdakwa, langsung dinonaktifkan, tapi DKI tidak. Kami menggugat Presiden dengan objek perkaranya agar melaksanakan keputusan UU Pemerintahan Daerah," tegas Hisyam.

Ia menyebut laporan gugatan tersebut sudah diterima dengan nomor laporan 41. Dia mengklaim akan disidangkan dalam waktu dekat.

"Kita menggugat Presiden Jokowi saja, Mendagri nggak. Nanti akan disidangkan dalam waktu dekat. Tunggu saja," pungkas Hisyam.
(akb/poker)